Kupang, MN –Penanggulangan kemiskinan ektrim di NTT perlu ditangani dengan upaya strategis dan terukur serta melibatkan lintas sektor agar target kemiskinan ekstrim menjadi 0% di tahun 2024 mendatang dapat terwujud. Demikian diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Kementerian Dalam Negeri, Dr. Sugeng Haryono, saat menghadiri kegiatan Musrembang tingkat Propinsi NTT di Aston Ballrom Hotel Kupang, Senin (25/4).
Menurut Sugeng, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Propinsi NTT 2018-2023, terkait Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kunci diantaranya angka rata-rata lama sekolah, angka KIA, nilai tukar petani dan nelayan, beberapa hal tersebut masih belum mencapai target.
Karena itu ke depannya dibutuhkan langkah strategis termasuk konsolidasi secara intensif dengan seluruh organisasi perangkat daerah dalam mencapai target mengingat tahun 2023 adalah tahun terakhir dalam melaksanakan RPJMD.
Pihaknya, jelas Sugeng, bersama BKKBN dan Kemensos telah menverifikasi dan validasi basis data by name by address. Untuk itu, diharapkan Pemprov NTT pada tahun 2023 dapat menetapkan dukungan verifikasi dan validasi data terpadu kesejahteraan sosial dalam bentuk program dan kegiatan serta pendanaannya. Sehingga intervensi penurunan kemiskinan dapat berjalan efektif karena berbasis data akurat.
“Salah satu potensi dan unggulan di Propinsi NTT adalah sektor pertanian. Kami harapkan pemprov dapat mengoptimalkan hasil dari sektor pertanian dari segi kualitas dan kuantitas demi meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian”, ungkap Haryono.
Terpisah, Ketua DPRD Prop. NTT, Emi Nomleni dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih dan menyambut baik pelaksanaan Musrenbang ini. Ia juga berharap pihaknya dapat menjalin komunikasi intensif dalam membahas dan menyusun RKPD prop NTT.
“Tentu ini menjadi momentum yang strategis dalam membangun arah pembangunan, tujuan capaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTT.”ungkapnya
Melalui Musrenbang ini, DPRD harap Nomleni, dapat memberi masukan dalam menyusun program dan kegiatan daerah tahun 2023 nanti. Rangkaian kegiatan ini juga akan berfungsi sebagai konsultasi publik untuk menyelaraskan rancangan RKPD dengan usulan masyarakat melalui tahapan Musrenbang (negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi) antara Pemerintah dan para pemangku kepentingan non Pemerintah.
“Pokir yang telah diinput dalam SIPD daerah akan kami serahkan kepada Gubernur NTT untuk bisa dilengkapi dan ditindaklanjuti. Semoga kegiatan Musrenbang ini berguna untuk pengabdian kita kepada Propinsi NTT”, tutup Emi Nomleni.
Sementara, Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat dalam sambutannya saat membuka Musrenbang RKPD Tahun 2023 menjelaskan, Stunting di NTT sudah berkisar 22,9%. Tentunya, ia sangat berterima kasih kepada para Bupati dan Walikota yang sudah berusaha menurunkan angka Stunting di NTT. Tidak hanya berbicara soal stunting, Gubernur VBL juga membahas tentang target Kematian Ibu dan Anak (KIA), dimana KIA tidak boleh memiliki target sekian persen. Namun targetnya harus 0%. Menurutnya, aspek perencanaan pembangunan harus dipersiapkan dan dipahami dengan baik.
Tidak hanya itu, ia juga mengucapkan terima kasih kepada Menteri Bapenas dan Mendagri yang sudah membantu dirinya berujar bahwa bukan hanya terkena bencana Covid-19 saja, namun NTT juga terkena badai Seroja. Dibandingkan dengan propinsi lainnya, dalam menghadapi kemiskinan, masyarakat propinsi NTT memiliki daya tahan yang luar biasa dalam kondisi apapun.
Menurut Gubernur VBL, perencanaannya sudah bagus namun harus diikuti dengan kerja sama yang baik dari Pemerintah Pusat sampai ke desa- desa.
“Perencanaan sehebat apapun, jika cara kerjanya tidak disiplin maka masyarakatnya juga tidak akan maju. Berbicara tentang program TJPS, saat saya melakukan kunjungan kerja dibeberapa tempat, program ini berhasil dilaksanakan. Karena itu, jika etos kerja kita bagus, akan berdampak pada kemajuan Provinsi NTT.”jelasnya.
Musrenbang yang dilakukan selama bertahun-tahun ungkap VBL, selalu gagal karena tidak dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, inti dari Musrenbang kali ini adalah bukan hanya perencanaan namun niat setiap kita untuk mengerjakan semua yang telah direncanakan.
Ia juga berpesan kepada pihak Kemendagri dan Bapenas agar segera meninggalkan stigma buruk tentang Propinsi NTT dan tetap selalu berjalan bersama Propinsi NTT. Karena propinsi ini dalam situasi apapun, Bupati dan para stakeholder mampu melakukan pembangunan di NTT secara baik.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, perwakilan Kepala Bapenas (Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Bapenas) S. Sudarso , Forkopimda NTT, Seluruh Bupati dan Wakil Bupati Propinsi NTT, para Ketua DPRD se-NTT, para pimpinan OPD se-NTT, Organisasi Daerah/LSM dan awak media. (pkp/MN)
