Oelamasi, MN – Bupati Kupang, Yosef Lede, menghadiri Pembukaan Sidang IV Masa Sidang I DPRD Kabupaten Kupang, Selasa (17/11/2026), di Ruang Sidang Utama DPRD Kabupaten Kupang, Oelamasi.
Sidang tersebut mengagendakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2027 serta empat rancangan peraturan daerah (Ranperda).
Sidang dibuka Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas. Agenda ini menjadi tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan alokasi anggaran daerah untuk tahun 2027.
Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede menegaskan bahwa penyusunan APBD 2027 harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, dilakukan secara cermat, transparan, akuntabel, serta disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Menurutnya, prioritas pembangunan diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, penurunan angka kemiskinan dan stunting, penguatan ketahanan pangan serta ekonomi lokal.
Pemerintah juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar, meliputi jalan, air bersih, sanitasi, dan irigasi, terutama untuk menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah pedesaan, pesisir, dan daerah terpencil.
Dua agenda pembangunan strategis turut menjadi perhatian dalam RAPBD 2027, yakni pembangunan Patung Kristus di Pulau Semau dan rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar untuk mendukung pembangunan infrastruktur.
“Pembangunan Patung Kristus di Pulau Semau dilaksanakan secara bertahap dengan skema tahun jamak atau multi-years 2026–2028 sesuai kesepakatan dalam KUA-PPAS. Pembangunan ini diharapkan menjadi ikon pariwisata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” jelas Yosef.
Ia menambahkan, rencana pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar pada 2027 diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.
Namun, kedua kebijakan tersebut harus didukung perencanaan yang matang, memperhitungkan kemampuan keuangan daerah, serta mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas.
Selain RAPBD 2027, sidang juga membahas empat agenda regulasi daerah yang memiliki peran penting dalam arah pembangunan jangka panjang Kabupaten Kupang, yakni:
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kupang, sebagai pedoman pemanfaatan ruang, pemerataan pembangunan, dan perlindungan kawasan dari risiko bencana.
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) 2025–2055, untuk menjaga kualitas air, tanah, udara, wilayah pesisir, dan sumber daya alam.
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, sebagai landasan pemenuhan hak anak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang aman.
Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan, guna memperluas kesempatan dan kesetaraan perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kepemimpinan.
Bupati Yosef Lede berharap seluruh perangkat daerah dapat menyajikan data yang akurat dan bertanggung jawab selama proses pembahasan. Ia juga meminta agar setiap program pembangunan diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang 2025–2029.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas, menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen berisi angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan fiskal yang menentukan arah pembangunan, menggerakkan perekonomian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kesejahteraan masyarakat.
Menurut Daniel, pembahasan APBD 2027 merupakan bagian dari kesinambungan pembangunan daerah yang telah disepakati melalui dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Karena itu, ia menekankan pentingnya memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat Kabupaten Kupang.
“Dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2027, DPRD akan menjalankan fungsi anggaran dan pengawasan secara cermat, objektif, dan konstruktif. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi dan ketepatan sasaran belanja, serta kepatuhan terhadap regulasi dan jadwal,” tegas Daniel.
Pembahasan RAPBD 2027 dan empat Ranperda tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran dan regulasi yang terukur, realistis, serta mampu menjawab kebutuhan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. (pkp/MN)















