Kupang, MN – Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi NTT mengusulkan pembatasan perjalanan dinas luar daerah pimpinan dan anggota DPRD maksimal tiga kali dalam setahun.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi NTT, Muhammad Supriyadin Pua Rake, mengatakan usulan tersebut bukan sekadar membatasi perjalanan, tetapi bagian dari upaya mendorong efisiensi anggaran di tengah tekanan fiskal yang dihadapi NTT.
“Kita tidak punya legitimasi moral meminta rakyat hidup hemat apabila lembaga politiknya sendiri tidak berani berhemat,” tegas Supriyadin di Kupang, Selasa (8/9/2026).
Menurutnya, perjalanan dinas hanya perlu dilakukan untuk kepentingan strategis, memiliki tujuan dan hasil yang jelas, serta tidak dapat diselesaikan melalui komunikasi daring.
Gerindra juga mendorong evaluasi terhadap studi banding, konsultasi, kunjungan kerja, kegiatan seremonial, rapat di luar kantor, seminar, percetakan, konsumsi dan belanja pendukung DPRD yang dinilai tidak mendesak.
Supriyadin menegaskan, setiap anggaran yang berhasil dihemat harus diarahkan kembali untuk kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, infrastruktur dasar dan perlindungan sosial.
“Yang bisa dihemat, kita hemat. Yang tidak mendesak, kita tunda. Uang rakyat harus sebesar-besarnya kembali untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.
Gerindra, kata dia, tidak menilai seluruh perjalanan dinas sebagai sesuatu yang buruk. Namun, perjalanan tanpa urgensi, tanpa hasil terukur dan hanya menghabiskan anggaran harus dihentikan.
Fraksi Gerindra juga meminta penggunaan anggaran perjalanan dinas DPRD dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. (*/MN)
