Oelamasi, MN – Bencana Badai Seroja baru pertama kali terjadi dan sudah memakan korban jiwa juga harta benda yang cukup banyak. Untuk itu, anggaran yang diberikan Pemerintah Pusat harus digunakan secara tepat dan transparan dalam penyaluran dana agar tidak ada persoalan dikemudian hari. Demikian diungkapkan, Wakil Bupati Kupang, Jerry Manafe, saat memimpin Rapat Koordinasi Penyelenggaraan dan Penanggulangan Bencana di ruang rapat Wakil Bupati di Oelamasi, Jumat (22/4)
Menurut dia, Kabupaten Kupang menjadi salah satu wilayah di NTT yang rawan terhadap bencana baik itu bencana alam maupun bencana sosial. Karena itu, instansi teknis terkait dapat mendata secara baik jumlah kerusakan rumah yang dialami masyarakat Kabupaten Kupang.
Pihak LSM, Forkopimda dan dinas terkait tidak boleh berjalan sendiri harus berkolaborasi memberikan masukan yang baik dalam menangani persoalan ini termasuk dalam hal penyaluran dana Seroja kepada masyarakat korban bencana.
“Meskipun ada keterlambatan penyaluran dana dari Pemerintah Pusat, namun kita harus segera menginventarisir dan mensosialisasikan dengan baik dana tersebut agar tidak terjadi masalah, karena sebelum pembagian saja, sudah ada desa yang mau menolak dana Seroja. Saya harap, kita harus cepat tanggap dan menurunkan tim ke desa- desa untuk menyelesaikan persoalan tersebut.”ungkapnya
Tidak hanya itu, Pemerintah Kabupaten Kupang melalui instansi teknis terkait memerlukan dukungan tokoh agama dan Forkopimda untuk mengawal dana Seroja dan dana Covid-19 agar tidak disalahgunakan dalam mengimplementasikan dana tersebut karena ini merupakan dana kemanusiaan yang harus sampai pada sasarannya.
Terpisah, Kapolres Kupang, AKBP FX Irwan Arianto dalam kesempatan itu menjelaskan, secara khusus di Kabupaten Kupang yang selalu menjadi langganan bencana. Untuk itu melalui rakor ini, dirinya berharap Pemerintah Kabupaten Kupang melalui dinas teknis terkait dapat mengupayakan dan mengambil langkah tepat menghadapi kendala teknis dan taktis di lapangan.
TNI/Polri tentunya selalu siap membantu Pemerintah untuk akselerasi pencegahan penanganan dan sebagainya. Hal ini dikarenakan satgas terkait punya visi dan misi yang sama demi kemanusiaan. Jika diperlukan tentu pihaknya siap mendampingi dan membantu baik dari tahapan proses perencanaan hingga penyaluran dana kemanusiaan tersebut.
Senada, Dandim 1604/Kpg Letkol Inf. Muhammad Iqbal Lubis dalam kesempatan itu berharap, kehadiran dan kerja sama semua pihak terkait harus mampu menyelesaikan masalah bukannya menambah masalah baru dalam penyaluran dana Seroja di wilayah kab. Kupang.
Sementara, Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Erianto Siagian dalam kesempatan itu menyarankan perlu adanya peta resiko agar bisa mengetahui resiko apa yang mungkin terjadi dan bisa mengantisipasi bencana selanjutnya baik kebakaran, gempa bumi dan sebagainya. Perlu ada kerja sama berbagai pihak melalui sosialisasi dan publikasi.
Terkait dana bencana yang akan disalurkan kiranya dapat terlaksana secara baik dan transparan agar tidak ada permasalahan dikemudian hari.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Forkopimda Kab. Kupang, Staf Ahli Bupati Paulinus Ati, Tim Basarnas NTT, para pimpinan OPD terkait salah satunya Kalak BPBD Titus Samuel Tinenti, LSM/NGO dan awak media. (pkp/MN)
