Kupang, MN – Gubernur Victor Laiskodat dalam sambutannya, usai membuka kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN-PASTI), di Aston Kupang Hotel & Convention Center, Jumat(4/3) menjelaskan indikator penurunan stunting akan menjadi salah satu parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam menyejahterakan masyarakat dan memacu kemajuan pembangunan daerah.
Menurut dia, Kepala Daerah harus punya motivasi lakukan perubahan-perubahan, sesuai perencanaan yang komprehensif dalam upaya penurunan angka stunting, dimulai dari rencana aksi nyata dari desa.
“Bupati harus turun ke desa, harus menguasai data tentang jumlah ibu hamil di desa-desa. Para Kepala Daerah lakukan propaganda pergerakan penurunan stunting. Identifikasi ibu hamil itu perlu dilakukan,”jelasnya.
Kegiatan hari ini lanjut dia, pastinya membutuhkan biaya yang tidak sedikit, jangan sekedar hadir untuk dapatkan teori, tapi nanti tidak ada aksi nyata di lapangan atau tidak ada hasil yang membanggakan.
Harap dia para Kepala Daerah harus mampu membuktikan komitmen bagi pencegahan stunting Pasalnya, ada anggaran, sumber daya dan regulasi, kalau tidak bisa berjalan optimal tentu akan ketahuan kualitas kepemimpinan kita.
Dia juga berpesan, para Kepala Daerah Tinggalkan kerja lama kita yang biasa-biasa saja. Gunakan target paksa. Contohnya, paksa Kepala Desa untuk bergerak, tak hanya itu jajaran pemerintah terkait, harus dipaksakan untuk bergerak maju, cepat, kerja luar biasa dalam mengatasi masalah stunting. Berbuat kasih kepada sesama itu sangat dimuliakan Sang Pencipta. Dengan menolong orang lain dalam masa-masa sulit, sama dengan menolong diri sendiri, mari, sama-sama kita cegah stunting di NTT.
Sementara itu, Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo, dalam kesempatan itu menjekaskan, berdasarkan Peraturan Presiden No 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pihaknya ditunjuk menjadi Ketua Pelaksana dalam TPPS Tingkat Pusat. Salah satu tugas utama tim pelaksana adalah melakukan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dengan Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan.
Menurut dia,, RAN – PASTI akan menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting juga secara rinci mengenai pemantauan pelaporan, evaluasi dan pendanaan stunting di daerah. Khususnya NTT.
Ia menyebut sebelumnya di tahun 2021 tersedia anggaran 114,26 miliar dari pemerintah pusat, dan tahun 2022 bertambah menjadi 123,344 miliar. NTT termasuk salah satu dari 12 provinsi prioritas yang memiliki prevalensi stunting tertinggi. Lanjutnya, sesuai arahan presiden Joko Widodo, target nasional penurunan stunting di Indonesia tahun 2024, harus menurun menjadi 14%. Karena itu, dibutuhkan keseriusan Pemerintah dalam menangani persoalan stunting mulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, kelurahan hingga desa. Kerjasama dan keterlibatan aktif seluruh pihak untuk bersama-sama mewujudkan Indonesia Emas 2045 diyakini bisa terwujud melalui upaya percepatan penurunan stunting. Selain itu, pentingnya program pendampingan, konseling dan pemeriksaan kesehatan dalam tiga bulan pra nikah kepada calon pengantin. Sasaran utama adalah remaja perempuan, ibu hamil dan pasangan suami-istri muda. Konsep pre wedding, pre konsepsi tentang kesehatan itu penting. Pre konsepsi dalam pemeriksaan kesehatan seperti HB/Hemoglobin tidaklah membutuhkan biaya mahal dan penting untuk diperhatikan.
Kunci pencegahan stunting ungkap dia, dengan melaksanakan sosialisasi terkait kehidupan 1000 hari kehidupan untuk anak kepada ibu hamil dan pasutri muda melalui informasi edukatif terkait stunting.
Hadir dalam kegiatan tersebut, para Kepala Daerah se- NTT, Bupati Kupang Korinus Masneno, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Kupang, Ny.Damaris Masneno Mooy, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab.Kupang (DP2KBP3A), Yesai Lanus, Ketua Bidang Perubahan Perilaku dan Pendampingan Keluarga, Perwakilan dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) Kab.Kupang, Theresia Ili serta Ketua Bidang Koordinasi dan Konvergensi, dan Kabag Prokopim, Martha Para Ede. (MN)
