Presiden Jokowi Tegaskan Pemerintah Tidak Berkompromi Terhadap Tindakan Intoleran

Mikannews

Jakarta, MN – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berkompromi terhadap tindakan intoleran yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemerintah juga berkomitmen untuk selalu menghidupkan moderasi beragama dalam kehidupan bermasyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden Jok Widodo saat membuka Musyawara Kerja Nasional (Mukernas) dan Musyawara Nasional (Munas) Alim Ulama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di istana Negara pada kamis 08 April 2021.

“Toleransi adalah bagian yang sangat penting dalam moderasi beragama. Eksklusivitas dan ketertutupan jelas tidak sesuai dengan Bhineka Tunggal Ika”, ujarnya.

Baca Juga   Program Bedah Rumah Kota Kupang Terus Berlanjut

Sebagaimana diketahui, disaat semua elemen masyarakat bekerja keras untuk menangani pandemi, beberapa waktu lalu kita dikejutkan oleh aksi terorisme. Menurut presiden, tindakan tersebut lahir dari cara pandang yang keliru yang jelas-jelas bertentangan nilai-nilai luhur agama.

“Jelas ini merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan yang mengancam kerukunan kita dalam berbangsa dan bernegara”, kata presiden.

Untuk itu, dalam acara tersebut, kepala negara mengajak sekaligus meyakini bahwa Partai Kebangkitan Bangsa juga akan turut berperan untuk menyemai nilai-nilai moderat dan menebarkan nilai toleransi beragama.

Baca Juga   Forkopimda Siap Dukung Pemkot Kupang Tata Kota dan Tangani Covid 19

“Saya meyakini PKB tidak kendor untuk terus menyemai nilai-nilai moderat,tawassuth, tawazun, terus menebarkan toleransi beragama, menjujung tinggi toleransi dan kerukunan antarsesama sehingga radikalisme, terorisme, tidak ada lagi dinegara yang kita cintai Indonesia”,ucapnya.

Untuk diketahui Mukemas dan Munas Alim Ulama PKB kali ini dibuka secara terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan di Istana Negara dan di ikuti secara virtual dari hotel Kempinski,Jakarta.
Jadir mendampingi prediden dalam acara tersebut ialah menteri Sekertaris negara Pratikno, dan menteri koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia, Mahfud Md.

Baca Juga   Ketua DPC Gerindra Matim Minta Pemda Alihfungsikan Terminal Kembur Jadi Pasar Harian

Sumber: Biro Pers Istana.

error: PT. Sosoralo Mikan Media