Ende, MN – Angka kasus Covid-19 di Kabupaten Ende terus meningkat yang membuat PEMDA Ende kwalahan dalam menangani masalah ini.Pemerintah telah menegaskan bahwa penanganan ke depannya membutuhkan sinergitas dari seluruh stakehokder di Kabupaten Ende, termasuk Organisasi Kepemudaan atau OKP.
Terkait komitmen penanganan ini Bupati Ende, Djafar Achmad menggelar pertemuan dengan PMKRI dan HMI Cabang Ende, bertempat di aula kantor dinas P & K, Senin (5/7/2021).
Dalam pertemuan ini,
Aktivis PMKRI Ende, Daniel Agang menyoroti aksi penertiban yang dilakukan oleh satgas Covid-19. Dikatakannya bahwa penertiban itu tidak membawa dampak karena angka kasus Covid-19 terus meningkat. Pemerintah harusnya mencari format penanganan lain agar bisa menekan dan mencegah penyebaran.
PMKRI juga kembali menyoroti kekosongan Kadis Kesehatan dan BPBD. Sementara terkait penggunaan anggaran penanganan Covid-19, PMKRI meminta jangan sekadar atau klarifikasi demo, tetapi harus dijelaskan berbasis data dan transparansi ke publik.
Sementara, Ketua HMI Cabang Ende, Abdul Hamid Yahya mengatakan, saat ini masyarakat Ende mengalami keresahan dengàn meningkatnya kasus Covid-19 di Kabupaten Ende. HMI menilai bahwa penanganan pasien Covid-19 di desa belum maksimal apa lagi jauh dari fasilitas kesehatan. Dikatakannya bahwa penanganan pasien Covid-19 di desa juga dilakukan oleh tenaga kesehatan yang belum dilatih atau dibekali pengetahuan penanganan Covid-19.
Ketua Presidiun PMKRI Cabang Ende, Erikson Rome mengatakan bahwa setelah mendengarkan penjelasan Bupati Ende dan pemerintah maka PMKRI menawarkan solusi untuk dilakukan oleh pemerintah.
Selain itu, PMKRI Ende menawarkan solusi kepada PEMDA Ende dalam menangani C19..
Ketua Presidiun PMKRI Cabang Ende, Erikson Rome mengatakan bahwa setelah mendengarkan penjelasan Bupati Ende dan pemerintah maka PMKRI menawarkan solusi untuk dilakukan oleh pemerintah.
Solusi yang ditawarkan oleh PMKRI itu antara lain meminta pèmerintah berani menerapkan PPKM mikro darurat khusus di daerah yang angka kasusnya meningkat. PMKRI mendesak pemerintah melakukan swab antigen massal di wilayah atau daerah yang angka penyebaran kasus Covid -19 meningkat.
PMKRI Endè juga mendesak pemerintah memperketat tingkat pengawasan di setiap kecamatan dan desa. Pemda Ende harus melakukan kerja sama dengan pihak klinik swasta untuk mengurangi biaya swab bagi masyarakat. Selain itu PMKRI Ende juga mendesak Pemda Ende untuk secara ketat mengawasi stabilitas harga sembako di tengah Pandemi Covid-19.
“Solusi yang kami tawarkan ini setelah mencermati realitas di lapangan. Kita berharap pemerintah berani melakukan agar bisa mencegah penyebaran Covid-19 di masyarakat. Pemerintah juga diharapkan tidak lupa melakukan pengawasan harga sembako agar tidak dimainkan oleh oknum tertentu di tengah pandemi Covid-19,” katanya.
Bupati Ende, Djafar Achmad saat pertemuan itu mengatakan bahwa tujuan dari pertemuan ini untuk menyamakan persepsi dan melibatkan seluruh stakeholder menangani serta melawan covid-19 di Ende. Bupati menegaskan saat ini pemerintah telah menerapkan protokol ketat mulai dari desa dan kecamatan. Lokasi karantina terpusat sudah disiapkan antara lain stadion Marilonga, Rujab Bupati Ende jalan El Tari dan gedung KLK Transnaker Ende.
Bupati Ende juga mengatakan bahwa pemerintah belum mengambil kebijakan untuk memberlakukan PPKM darurat karena akan berdampak pada jaringan sosial dan ekonomi masyarakat. Kata Bupati Ende, jika angka kasus Covid-19 terus terus meningkat maka pemerintah akan mengambil kebijakan PPKM darurat atau lockdown.
(*/tim/mn)
