Noelbaki, MN – Bupati Kupang, Yosef Lede, meletakkan batu pertama pembangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Jumat (16/10/2026). Proyek bernilai lebih dari Rp22 miliar dari APBD Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2026 ini diharapkan memperkuat sektor perikanan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Pembangunan TPI Noelbaki menjadi langkah Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menyediakan infrastruktur perikanan yang lebih representatif, menunjang aktivitas nelayan, serta meningkatkan nilai ekonomi hasil tangkapan laut.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Sarjis Agung Indra Jaya sebagai kontraktor pelaksana, dengan pengawasan CV Moment Engineering Konsultan.
Bupati Yosef Lede menegaskan, pembangunan TPI Noelbaki tidak hanya ditujukan sebagai tempat bongkar muat dan transaksi jual beli ikan. Kawasan tersebut juga berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Kupang.
“Tentu tempat ini nantinya bisa menjadi tempat wisata juga. Bukan hanya tempat bongkar-muat ikan, tapi tempat wisata juga,” ujar Yosef.
Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka kesempatan usaha baru.
J
ika dikelola secara optimal, kawasan TPI Noelbaki berpeluang mengintegrasikan aktivitas perikanan dengan sektor pariwisata dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Peluang tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat melalui usaha kuliner, perdagangan, serta layanan bagi pengunjung.
Namun, pengembangan kawasan sebagai destinasi wisata membutuhkan perencanaan matang, terutama dalam penataan lingkungan, kebersihan, kenyamanan, dan penyediaan fasilitas pendukung. Pengembangan tersebut juga perlu memastikan fungsi utama TPI sebagai pusat kegiatan perikanan tetap berjalan optimal.
Keberadaan TPI yang memadai diharapkan mempermudah nelayan dalam mengelola dan memasarkan hasil tangkapan, memperlancar transaksi perdagangan ikan, serta mendorong tumbuhnya usaha produktif di sekitar kawasan.
Pada akhirnya, manfaat pembangunan ini akan ditentukan oleh kualitas pengelolaan dan pemanfaatannya. Pemerintah daerah diharapkan memastikan fasilitas tersebut benar-benar mendukung peningkatan pendapatan nelayan, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir. (MN)
