Borong, MN – Memasuki hari ke-11 pascagempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur memperkuat koordinasi penanganan darurat bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan unsur terkait melalui Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana Gempa Bumi Kabupaten Manggarai Timur, Selasa (25/8/2026).
Rakor yang dihadiri Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, S.H., M.Hum., unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan perangkat daerah teknis serta Koordinator Wilayah BNPB untuk Manggarai Timur bersama jajaran tersebut diawali dengan pemaparan kondisi dan perkembangan penanganan bencana oleh Bupati Manggarai Timur.
Dalam pemaparannya, Bupati Agas menyampaikan perkembangan kondisi terkini masyarakat terdampak.
Saat ini terdapat 679 korban dengan kondisi luka berat dan luka ringan, dengan 36 orang di antaranya meninggal dunia, serta 31.372 jiwa mengungsi akibat 20.520 unit rumah yang rusak dalam berbagai tingkat kerusakan (ringan, sedang, dan berat).
Selain itu, terdapat 19.567 unit infrastruktur publik terdampak, yang didominasi oleh satu kategori infrastruktur berupa sanitasi dengan jumlah jauh lebih tinggi dibanding jenis lainnya seperti jalan, jembatan, irigasi, sekolah, dan puskesmas.
Secara kewilayahan, dampak paling parah terkonsentrasi di Kecamatan Lamba Leda Utara dan Sambi Rampas, yang mencatat jumlah pengungsi tertinggi (masing-masing mendekati 14.000 jiwa), disusul Lamba Leda Timur dan Lamba Leda Selatan.
Selanjutnya, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto dalam arahannya menegaskan penanganan bencana harus dilakukan secara cepat, tepat dan berbasis data. Menurutnya, kebutuhan dasar masyarakat harus segera dituntaskan, sementara pendataan kerusakan perlu dipercepat agar proses rehabilitasi dan pemulihan dapat segera dimulai.
Suharyanto juga mendorong pemerintah daerah mulai mempersiapkan proses transisi dari fase tanggap darurat menuju pemulihan.
“Yang terpenting masyarakat tahunya rumahnya yang rusak itu diperbaiki dengan bantuan dari negara. Setelah itu yang rusak ringan dan sedang balik ke rumah. Makanya tolong segera dikunci datanya. Nanti dari BNPB segera diverifikasi, dikunci. Jangan tunggu satu kawasan lengkap. Kalau ada yang sudah selesai, ajukan, proses. Jadi jangan sampai masyarakat terlalu lama tinggal di tenda. Kita harus segera masuk ke transisi,” tegas Suharyanto.
Kepala BNPB juga meminta agar pemerintah daerah terus hadir di tengah masyarakat dan memastikan informasi mengenai perkembangan penanganan disampaikan secara langsung. Menurutnya, kehadiran pemerintah penting untuk membangun rasa aman masyarakat sekaligus memastikan kebutuhan di lapangan dapat segera direspons.
Dalam sesi diskusi, sejumlah persoalan lapangan dikemukakan, terutama tantangan geografis dan akses menuju wilayah terdampak. Unsur Polri melaporkan bahwa distribusi bantuan ke sejumlah titik terpencil membutuhkan waktu hingga sekitar 10 jam.
Menjawab kendala tersebut, unsur TNI Angkatan Laut menyampaikan kesiapan dukungan melalui dua unsur KRI beserta fasilitas kesehatan dan logistik yang dapat dikoordinasikan sesuai kebutuhan pemerintah daerah.
Melalui Rakor ini, Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur bersama BNPB dan seluruh unsur terkait berkomitmen mempercepat pendataan dan verifikasi kerusakan, pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan layanan dasar serta penanganan masyarakat terdampak sebagai bagian dari proses menuju pemulihan pascagempa.
Pada kesempatan ini juga diserahkan bantuan dan dukungan dari BNPB untuk Manggarai Timur berupa mobil dumlap 1 unit, water treatment R3 sebanyak 1 unit dan motor trail 2 unit.
Siaran Pers
#ProkopimMatim
#PeduliMatim
