Rote Ndao, MN – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G.L. Kalake, SH, MDC melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) di Kabupaten Rote Ndao, pada sabtu (13/04/2024). Dalam kunjungan kerjanya itu, Pj. Gubernur NTT juga mengadakan Tatap Muka dengan para Nelayan di Desa Papela Kecamatan Rote Timur.
Didampingi Pj. Bupati Oder Maks Sombu, Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kalake mengadakan tatap muka dan berdiskusi dengan para nelayan juga masyarakat penerima ganti rugi tumpahan minyak Montara
Dalam kesempatan itu, tersebut Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake menyampaikan sejumlah isu yang menjadi perhatian, di antaranya soal lintas batas dan pencemaran minyak Montara. Menurut dia, isu ini perlu mendapat perhatian serius masyarakat nelayan.
“Terkait pelanggaran lintas batas antar negara, saya tegaskan untuk menjadi perhatian kita bersama. Pj. Bupati serta unsur Forkopimda serta jajaran terkait agar serius dalam menangani hal ini, supaya kedepannya tidak terulang lagi pelanggaran serupa. Selain itu, isu pencemaran akibat tumpahan minyak Montara juga menjadi perhatian serius kita, sehingga berbagai upaya-upaya untuk kepentingan Nelayan dan Petani rumput laut yang terdampak seperti ganti rugi terus kita upayakan. Bagi para Nelayan dan Petani rumput laut yang belum menerima ganti rugi, saya juga sampaikan untuk lengkapi data-data disertai dengan kelengkapan bukti-bukti yang jelas agar kelengkapan berkas tersebut menjadi dasar dan bahan untuk kami upayakan supaya segera kita temukan solusinya.” Jelas Ayodhia.
Ayodhia juga meminta masukan masyarakat nelayan setempat terkait isu-isu lain termasuk di antaranya soal kecukupan pasokan BBM melalui lokasi khusus untuk penyaluran BBM bagi para Nelayan.
Pihaknya iuga perlu mengadakan koordinasi antara Dinas PUPR Pemprov NTT dan Dinas PUPR Kab. Rote Ndao t termasuk soal sumber pendanaan untuk pembangunan tanggul di pesisir pantai sebagai solusi mengatasi air pasang dan banjir rob.
Sementara itu, Pj. Bupati Oder Maks Sombu dalam kesempatan itu membenarkan pihaknya telah menggelar Sosialisasi Lintas Batas bersama para Nelayan agar memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait bagaimana menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perbatasan NKRI.
“Seminggu yang lalu kami kumpul di sini bersama Forkopimda dan juga Sekda untuk adakan sosialisasi terkait lintas batas negara kepada Bapa Mama yang hadir sekarang, agar kedepannya Bapa Mama sekalian dapat mengantisipasi hal-hal yang berpotensi terhadap pelanggaran lintas batas, dalam hal ini hindari memasuki wilayah perairan laut Australia. Karena jika tertangkap, hukumannya cukup berat.” Ujar Sombu.
Masyarakat nelayan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi itu ungkap dia, termasuk para Nelayan terdampak kasus Montara yang terjadi pada 2009 oleh perusahaan asal Thailand, PTT Exploration and Production (PTTEP), yang meledak di lepas landas kontinen Australia, dimana tumpahan minyak dengan volume lebih dari 23 juta liter mengalir ke Laut Timor sehingga mengakibatkan kerugian yang besar khususnya bagi para petani rumput laut dan juga Nelayan di Rote dan Pulau Timor. Namun, setelah melalui proses hukum yang begitu panjang, dimana para Petani rumput laut memenangkan gugatan yang berlangsung di Pengadilan Federal di Sydney-Australia, akhirnya perusahaan pengeboran minyak, PTTEP Australasia, bersedia membayar total kerugian Rp 2,02 triliun.
“Untuk itu, kami menghimbau dan mengajak masyarakat agar mempergunakan dengan baik dana hibah ganti rugi dampak tumpahan minyak Montara untuk pemulihan ekonomi dan kesejahteraan Nelayan serta mematuhi aturan dengan tidak melewati batas.” Jelas Sombu.
Usai pelaksanaan tatap muka, dilakukan pula penyerahan paket PMT (Pemberian Makanan Tambahan) secara simbolis bagi 15 orang penerima oleh Pj. Gubernur NTT Ayodhia Kalake, Pj. Ketua TP PKK Provinsi NTT Ny. Sofiana Milawati Kalake, Pj. Bupati Rote Ndao Oder Maks Sombu dan juga Forkompinda Rote Ndao. (Alex/hms/MN)
