Borong, MN – Johanes Mat Ngare, anggota DPRD Provinsi NTT dari Komisi I fraksi Perindo menegaskan pembiaran pengrusakan hutan lebih kejam dari para koruptor
Hal ini Ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja dan melakukan pembahasan Kawasan Hutan Lindung bersama Tim Pansus Anggota DPRD Manggarai Timur, Senin (14/6)
Pada kesempatan itu, saat diwawancara awak media, Mat Ngare mengatakan dirinya baru pertama kali hadir dalam kegiatan Pansus yang membahas tentang kawasan hutan lindung
“Saya baru pertama kali hadir kegiatan Pansus (Panitia Khusus) dalam membahas terkait kawasan hutan Lindung”, katanya
Kepada Pemerintah Matim, Mat Ngare meminta agar masyarakat harus diberdayakan sehingga tidak melakukan perambaan hutan yang berakibat pada kerusakan lingkungan,
“Masyarakat harus diberdayakan dan diberi pengetahuan tentang kawasan hutan, dalam hutan tersebut memiliki batasan yang jelas dan tidak ada yang tidak memiliki tapal batas”, ujarnya
“Apabila kita melakukan pembenahan kembali lahan masayarakat yang sudah melewati tapal batas agar kita juga mampu memberikan pemahaman serta pemberdayaan dalam bentuk apapun agar tidak merugikan masyarakat tersebut”, tambahnya
Ia pun mengapresiasi Anggota DPR Manggarai Timur Karena sudah memberanikan diri untuk membahas tentang persoalan hutan hingga pada tahap menyelamatkan hutan.
Pada kesempatan itu Ia juga meminta Pemerintah Manggarai Timur untuk tegas menentukan batas hutan di wilayah Manggarai Timur
“Saya meminta kepada Pemerintah Daerah Manggarai Timur harus tegas dalam menentukan batas hutan serta memberikan solusi yang solutif karena pada dasarnya rakyat tidak boleh dirugikan,
Hanya pemerintah yang berani yang bisa mensejahterahkan masyarakatnya”, ucapnya
(*/epozth/mn)